Pro Kontra PSBB Total di Jakarta Yang Akan Diberlakukan Kembali
Meski demikian, keputusan ini juga banyak ditentang oleh sebagian masyarakat. Tindakan pencegahan ini pun dinilai oleh para pengusaha bisa memperburuk prospek perekonomian negara ke depan. Teguran untuk Anies awalnya berasal dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang menyebutkan terjadinya penganjlokan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan oleh tekanan dari pengumuman PSBB di Ibokota.
Selain itu peringatan juga diberikan oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto akan dampaknya pengetatan PSBB ini karena menurutnya akan berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang sehingga juga akan mengganggu PDB RI. Jika PSBB diharuskan maka ia mengusulkan agar DKI Jakarta tidak menghambat rantai pasok distribusi barang yang keluar-masuk Jakarta. Dia berharap, dengan dijaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi maka bisa diharapkan mampu mengurangi kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diperlakukannya PSBB.
Yang ketiga dari Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian yang mengatakan keputusan tersebut bisa membuat kinerja industri manufaktur kembali tertekan dan bisa diperparah jika keputusan ini diikuti oleh wilayah lainnya. Dikatakan oleh Menteri Sosial tersebut bahwa industri manufaktur adalah penyumbang paling besar perekonomian Indonesia, yaitu senilai 19,87 persen.
Di sisi lain, Ekonom Institute for Development of Reform on Economics yang bernama Bhima Yudhistira beropini justru kebijakan Anies ini dibutuhkan untuk mencegah resiko resesi yang bisa berlangsung secara berkepanjangan sampai 2021 mendatang. Lagian menurut dia, ketika pemerintah daerah melonggarkan PSBB pertengahan Agustus lalu, perekonomian juga masih tidak menunjukkan adanya perbaikan.
Bhima juga mengatakan bahwa eksperimen dengan melonggarkan PSBB ternyata mengakibatkan lebih buruknya ekonomi dan akan lama recoverynya jika dilonggarkan. Lebih baik ekonomi terkoreksi jangka pendek lalu sanggup rebound pada akhir tahun kemudian survive dari resesi tahun 2021. Namun demikian, keputusan ini juga memiliki resiko besar karna pengetatan PSBB kian meningkatkan kemungkinan resiko pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal ketiga tahun ini. Disamping itu, kinerja perekonomian negatif akan juga berlanjut ke kuartal IV.
Ia menjelaskan bahwa efek PSBB akan cukup luas ke berbagai sendi ekonomi, mulai dari turunnya produksi industri, konsumsi rumah tangga dan realisasi investasi juga akan tertunda. Diprediksi akan terjadinya PHK massal sebagai antisipasi turunnya permintaan.
Oleh karena itu, menurutnya baik pemerintah daerah maupun pusat perlu bisa menyediakan kebutuhan dasar di tingkat masyarakat miskin serta rentan miskin. Sehingga hal ini bisa membuat mereka bertahan hidup meskipun PSBB sudah diterapkan kembali.


Komentar
Posting Komentar