Fakta Tentang Kudeta Myanmar

 Militer Myanmar, yang mengadakan kudeta pemerintahan sejak hari Senin (1/2/2021) telah melakukan pemblokiran akses ke Facebook dikarenakan perlawanan masyarakatnya terhadap kudeta melonjak. Pemberontakan sipil diserukan masyarakat agar memprotest kudeta militer dan penahanan sejumlah tokoh politik termasuk diantaranya ialah Aung San Suu Kyi. 

Sebelum pertemuan pertama Parlemen terpilih, kekuasaan telah direbut militer. Ini mengakibatkan dunia mengecam keras kudeta tersebut, termasuk Joe Biden Presiden baru Amerika Serikat yang mendorong supaya dipulihkannya pemerintah terpilih serta dibatalkannya kudeta. 

Saat berada di Departemen Luar Negeri AS di Washington, Biden mengatakan Militer Burma (Myanmar) harus mengembalikan kekuasaan yang direbut mereka, membebaskan pejabat serta aktivis yang mereka tangkap, menahan diri dari kekerasan, dan mencabut pembatasan telekomunikasi.

Dikatakan oleh militer bahwa mereka sudah bertindak sesuai hukum dan konstitusional, ini dikarenakan bahwa pemerintah tidak mengindahkan untuk menangani tuduhan kecurangan pemilihian umum bulan November kemarin, di mana telah menang telaknya partai Aung San Suu Kyi. 

Direncanakan juga oleh militer bahwa komisi pemilihan baru akan segera dibentuk untuk menyelidiki dugaan penyimpangan suara, serta mengadakan pemilihan baru pada akhir keadaan darurat agar kekuasaan bisa diserahkan kepada pemenang. 

Melansir AP atau Associated Press, salah satu mitra ekonomi paling penting untuk Myanmar, yaitu China, yang telah menginvestasi miliaran dolar untuk infrastruktur, pertambangan dan jaringan pipa gas di negara Asia Tenggara tersebut sedang mengoleksi informasi penting seputar situasi di sana. 

Seorang jenderal ditunjuk oleh militer Myanmar atau Tatmadaw sebagai pelaksana tugas (PLT) Presiden Myanmar. Disampaikannya pengumuman ini melalui siaran langsung di Myawaddy TV milik militer. Dikeluarkannya pengumuman darurat ini setelah Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar ditangkap lalu ditahan oleh militer Myanmar pada hari Senin. Tidak hanya Suu Kyi saja, Presiden Myanmar Win Myint serta sejumlah tokoh senior dari NLD atau Partai Nasional League for Democracy juga ditahan militer Myanmar. 

Auung San Suu Kyi serta presiden Myanmar dimasukkan ke tahanan usai ketegangan yang berlangsung berminggu-minggu antara pemerintah sipil dan militer mengenai dugaan kecurangan di dalam pemilu bulan November tahun lalu.

Dilansir BBC, hampir sekitar 50 tahun dialami oleh Myanmar bahwa pemerintahan selalu di bawah rezim militer. Kemudian negara ini bergerak maju ke pemerintahan demokratis pada 2011 dengan salah satu tokoh pentingnya yaitu Aung San Suu Kyi. 

Sudah 5 tahun terakhir, Suu Kyi dan partai NLD memimpin Negara Seribu Pagoda usai terpilihnya pada 2015 dalam pemungutan suara paling adil dan bebas yang pernah diadakan di Myanmar. Seharusnya pada Senin pagi 1/2/2021 Suu Kyi dan partai NLD sudah memulai masa jabatan kedua.